Kebijakan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan usulan masyarakat yang diterima melalui berbagai kanal. Baik yang diterima secara langsung oleh SKPD teknis atau usulan yang disampaikan masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta dapat pula masuk sebagai aspirasi pada saat reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasil Reses Anggota DPRD ini selanjutnya dirumuskan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Mengenai pokok-pokok pikiran DPRD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Perubahannya, mengamanatkan bahwa harus dilakukan penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum dilakukan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Sebelum adanya Sistem Informasi Pokok-Pokok Pikiran (Si Pokir) data teknis mengenai usulan masyarakat yang masuk melalui Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini belum terekam dan belum tersusun dengan baik dalam satu portal, sehingga usulan yang masuk kurang terjamin konsistensinya, dengan demikian menyulitkan kordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana.
Berikutnya, tahapan pengerjaan untuk usulan-usulan tersebut sulit untuk dipantau/ belum bisa diakses secara real time. Oleh karena itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis tidak memiliki sumber data real time terkait perkembangan usulan masyarakat di periode sebelumnya, sehingga rentan terjadi tumpang tindih usulan masyarakat antara yang lama dengan usulan baru.
Dengan adanya Si Pokir, usulan masyarakat yang masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersusun dalam data konsisten Pokok-Pokok Pikiran Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dipantau secara terus menerus oleh Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan tersebut serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) sebagai kordinator perencanaan pembangunan di Kota Banjarmasin.